Sabirin-Tajuddin Tuwo Gagal Daftar Pilwali Tarakan

| 101 Views
id Sabirin-Tajuddin Tuwo Gagal Daftar Pilwali Tarakan
Sabirin-Tajuddin Tuwo Gagal Daftar Pilwali Tarakan
Paslon Sabirin-Tajuddin Tuwo gagal daftar Pilwali Tarakan. (Foto: Dok)

Newstara.com TARAKAN - Perjuangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Sabirin Sanyong-Tajuddin Tuwo yang diberi tagline SANTUN. Akhirnya gagal menjadi salah satu kontestan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode 2018-2023, setelah pasangan tersebut mendatangi kantor KPUD Tarakan pada Rabu malam, (10/01/2018) atau sekitar pukul 00.06 Wita yakni dianggap telah melewati batas waktu pendaftaran pada Pukul 00.00 Wita. Sebelumnya, jadwal tim pasangan itu sudah terkonfirmasi di Kantor KPUD Tarakan, dan akan mendaftarkan pada pukul 20.00 Wita.

Ketua KPUD Tarakan Teguh Dwi Subagyo membenarkan kedatangan tim Sabirin Sanyong pada pukul 00.06 Wita, namun karena penerimaan berkas pendaftaran KPU hanya sampai pukul 00.00 Wita maka tim tersebut hanya diterima untuk diskusi, tanpa dilakukan verifikasi berkas pencalonan.

"Kalau kami tetap memproses berkas pak Sabirin, maka KPU akan melanggar aturan dan sebenarnya jadwal SANTUN kan jam 8 malam, tapi beliau datangnya lewat jam 12 malam, sehingga kita menolak untuk memproses berkasnya," tutur Teguh kepada Newstara.com melalui selulernya pada Kamis pagi, (11/01/2018) di Tarakan.

Saat dihubungi melalui selulernya, Sabirin Sanyong mengatakan kedatangan tim SANTU ke kantor KPUD Tarakan dengan maksud untuk menjadi kontestan Pilwali Tarakan, namun dirinya membenarkan jam kantor KPUD Tarakan melewati 5 menit dari batas waktu pendaftaran. Sementara, dirinya melihat pada jam tangan bahwa jam tangannya menunjukkan jarum jam 11.57 Wita. Sehingga, seharusnya masihd apat diterima untuk segera diverifikasi oleh KPUD Tarakan.

"Saya sangat menyesalkan terjadi seperti ini, padahal KPU bisa menerima berkas dan memverifikasinya dengan cepat, saya kira tidak masalah," ucap Sabirin Sanyong.

Menurutnya, KPU biasanya memiliki 5 komisioner dan pengambilan keputusan secara prosedural harus dirembukkan secara bersama-sama. Sehingga, secara prosedural dan sosialolgi hukum maka kebijakan yang diambil oleh KPU mengacu pada keputusan bersama, dan tidak secara sepihak.

"Kalau semalam kami ditlah sama Ketua KPU, nah kami pertanyakan kemana 3 komisioner lagi, karena harusnya kan ada 5 komisioner KPU, tapi semalam saya lihat hanya 2 saja, dan 3 lagi sudah pulang jam 10 malam, padahal sesuai aturan kan harusnya 12 baru bubaran atau closing, untuk itu kami tengah menyiapkan pengacara untuk menempuh jalur hukum karena terjadi inkonsistensinya yang luar biasa," ujarnya.

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Berjaya & Ramayan Dept Store Gelar Festival Pop Dangdut & Spekta 2018
Tanjung Selor Bakal Bangun Mirip Taman Berlabuh Senilai Rp 14,6 Miliar