DPR RI Bersuara Terkait Perseteruan Gubernur dan Wagub Kaltara

| 101 Views
id DPR RI Bersuara Terkait Perseteruan Gubernur dan Wagub Kaltara
DPR RI Bersuara Terkait Perseteruan Gubernur dan Wagub Kaltara
Anggota Komisi VII DPR RI dr. Ary Yusnita. (Foto: Dok)

Newstara.com JAKARTA - Perseteruan yang terjadi dalam Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), ternyata sudah diketahui sejumlah kalangan di Ibukota Jakarta. Bahkan, kabarnya telah diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri dan kalangan DPR RI di Senayan, seperti Anggota Komisi VII DPR RI Ary Yusnita yang berharap perseteruan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dan disudahi demi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

"Ini jaman sudah cukup canggih, hari ini kita berbicara di Tanjung Selor atau Tarakan, nanti siang atau sore sudah bisa diketahui orang banyak, apalagi media sosial dan dimana-mana setiap orang bisa berkomentar dan memposting video apapun, dan sangat berharap perseteruan Wagub dan Gubernur dapat diselesaikan secara internal," tutur Ary Yusnita kepada Newstara.com pada Rabu siang, (28/11/2017).

Ary mengatakan, setiap perselisihan sebaiknya dapat terselesaikan dan memiliki solusi secara internal sehingga tidak menjadi konsumsi publik. Pasalnya, posisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah puncak pimpinan atau publik figur sehingga hampir semua orang dapat mengetahuinya.

"Saya sangat berharap ini dapat diselesaikand engan baik-baik," tutur Ary Yusnita.

Namun, jika perseoalan tersebut sulit diselesaikan maka ada baiknya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera menjadi penengah perseteruan tersebut tanpa keberpihakan manapun. Sehingga, persoalan miss komunikasi atau tanggapan miring dapat diselesaikan secara baik-baik.

"Janganlah kedua belah pihak ikut terpancing, dan juga masyarakat serta para pendukungnya juga jangan ikut-ikutan memancing, kita kan mau Kaltara ini baik dan positif pembangunannya sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera, bilaperlu Mendagri harus jadi penengahnya," ujar Ary Yusnita.

Ary mengatakan bila perseteruan itu terus berlanjut, maka sedikit banyaknya akan ikut mempengaruhi dan mengganggu sistem Pemerintahan Provinsi Kaltara. Bahkan, dipastikan dapat mengganggu jalannya pemerintahan yang telah ditata dan dikelola dengan baik.

"Jelas ini akan mengganggu pemerintahan, apalagi kalau sudah ada blok-blok, janganlah kita mau Kaltara ini baik kok, jangan terpancing emosi dan tenang, lebih adem dalam melihat persoalan ini, dan saya berharap jangan lagi terulang kembali," ujarnya.
 
Sebelumnya, menurut informasi dari salah satu video yang beredar menjadi viral pada saat Wakil Gubernur H. Udin Hianggio berbicara di tengah lapangan karena merasa Sekretaris Provinsi Kaltara H. Badrun telah melangkahi kewenangan struktural pada saat Upacara Penaikan Bendera beberapa hari lalu. Dimana seharusnya, jika Gubernur Kaltara Dr. H Irianto Lambrie berhalangan hadir atau sedang keluar daerah maka posisi pemimpin upacara harus dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltara. Namun, posisi pemimpin upacara justru diambil oleh Sekretaris Provinsi H. Badrun dan Wakil Gubernur H. Udin Hianggio hanya menjadi tamu undangan, dimana kejadian tersebut kabarnya sudah terjadi untuk kedua kalinya.

Reporter: Andika


Baca Juga
Sofyan Hianggio Borong 100 Lembar Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara
Inysa Allah, Wagub H Udin Buka Acara Jalan Santai & Zumba Newstara