PDIP Berang, Kepala Satpol PP Nunukan Sebut Menteri Puan "Pembote"

| 616 Views
id PDIP Berang, Kepala Satpol PP Nunukan Sebut Menteri Puan "Pembote"
PDIP Berang, Kepala Satpol PP Nunukan Sebut Menteri Puan
Dokumen pemanggilan penjelasan Kepala Satpol PP Nunukan Sebut Menteri Puan "Pembote". (Foto: Bonar/Newstara)

Newstara NUNUKAN - Pernyataan Kepala Satpol PP Nunukan Robby Nahak yang menyatakan bahwasannya Menteri Puan Maharani "Pembote" dengan Program BP3TKI dijadikan sebagai Poros Sentra akhirnya berbuntut panjang. Bahkan, DPRD Nunukan dari Fraksi PDIP dan Fraksi PPP merespon keras atas pernyataan tersebut mengingat Robby Nahak adalah salah satu pejabat negara. (25/8/16)

Anggota DPRD Nunukan dari fraksi PDIP, Niko Hartono mengatakan sebaiknya Bupati Nunukan Asmin Laura Hafied dapat memperhatikan atitut kepada bawahannya dan sebagai seorang pejabat publik agar dapat menjadi sebuah contoh yang baik kepada masyarakat.

"Kami sudah memberikan waktu kepada Pak Robby agar mempertanggung jawabkan perkataannya, sekarang kami melayangkan surat resmi kepada Pemkab Nunukan agar diberikan teguran kepada kepala SatPol PP," tutur Niko.

Sementara, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafied berjanji untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan memanggil Kepala Satpol PP, guna mendengar sendiri kebenaran pernyataan tersebut.

"Saya akan panggil Pak Robby dalam Waktu cepat, Untuk mendapatkan keterangan yang Jelas, karena pada saat itu saya belum memimpin, jika terjadi pepanggaran fatal maka saya akan membuat," tutur Laura.

Sementara, Kepala Satpol PP Nunukan, Roby Nahak mengatakan bahwa dirinya pada saat itu tidak bermaksud menyindir elite PDIP sekaligus Menteri Puan Maharani secara personal, namun hal itu adalah sebuah diskusi kecil bersama sejumlah wartawan tentang poros perbatasan yang selama ini menjadi masalah dalam deportasi TKI dan berlarut-larut.

"Pada saat itu tidak ada wawancara dalam penanganan TKI di poros perbatasan, akan tetapi masalahnya kenapa di tariknya petugas Satpol PP dari Poros Sentra, sementara di Sebatik pada saat itu membutuhkan tenaga kami," tuturnya.

Menurutnya, tidak ada niat sedikitpun untuk menjelek-jelekkan Menteri Puan secara personal maupun ke partaian. Namun, itu hanyalah persoalan kinerja poros perbatasan yang lamban menyelesaikan persoalan pendeportasian TKI dari Malaysia.

"Kita liat saja alurnya mas jika dipanggil saya akan jelaskan dan sekaligus memanggil wartawannya kembali biar jelas, skaligus rekamannya saya minta di dengarkan apa wawancara atau diskusi tersebut, sepengetahuan saya diskusi kalo wawancara wartawan kan tau kode etik lah ijin dulu untuk merekam," tutur Roby melalui selulernya saat dihubungi.

Reporter: Bonar Sahat


Baca Juga
Berjaya & Ramayan Dept Store Gelar Festival Pop Dangdut & Spekta 2018
Tanjung Selor Bakal Bangun Mirip Taman Berlabuh Senilai Rp 14,6 Miliar